Implementation of Village Government Capacity Building Policies in Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.1229/tecempresarialjournal.v18i2.255Keywords:
Policy Implementation, Government Capacity Strengthening.Abstract
This research is based on the existence of phenomena related to the ineffective implementation of policies on strengthening the institutional capacity of village government. Therefore, the purpose of this research is directed to obtain an overview related to the implementation of policies to strengthen the institutional capacity of village government. Substantively, this study will describe and analyze how efforts to strengthen village government institutional capacity can be achieved by optimizing policy implementation. Policy implementation in this study is analyzed with reference to the theory of policy implementation put forward by Edwards III. The research approach uses a qualitative approach, through descriptive methods. While data collection is done through desk study technique. The results of the study show that the low quality and not yet optimal village development program, one of which is caused by the ineffective implementation of policies to strengthen the institutional capacity of village government. The effectiveness of implementing these policies can be done by optimizing communication factors, resources, dispositions and bureaucratic structures within the village government. Strengthening village government institutional capacity can be done by optimizing eight capacities, namely strengthening structure, culture, apparatus resources, technology, budget, facilities, regulations and strengthening governance.
References
Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Asrori. (2014). Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus. Jurnal Bina Praja, 6(2), 101-116.
Daming, M., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Implementasi Kebijakan Makassar Recover dalam Penanganan Covid-19 di Kota Makassar. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 5(4).
Danar, O. R., Novita, A. A., Prakasa, Y., & Rachman, F. (2021). Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 7(2), 200-209.
Dunn, W. N. (2004). Anaisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressiona Quarterly Press.
Grindle, M. S. (1997). Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries. Boston: Harvard Institute for International Development.
Haryono, B. S., Zauhar, S., & Supriyono, B. (2012). Capacity Building. Universitas Brawijaya Press.
Hidayat, E. (2021). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi Covid-19 di sampang. Soetomo Communication and Humanities, 2(1).
Hidayat, E. S. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 5(4), 8-16
Indiahono, D. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Anaysis. Yogyakarta: Gava Media.
Irawati, E. (2021). Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Sebuah Kajian tentang Otonomi Desa). Jurnal Inovasi Penelitian, 2(2), 635-642.
Kurnianingsih, S., Vaentina, P., & Mahadiansa. 2022, Modul, Pembinaan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Desa di Daerah Pesisir. Tanjungpinang: Samudra Biru.
Laponte, Y., Samudin, M. T., & Fery, F. (2019). Implementasi Kebijakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Jurna Kolaboratif Sains, 2(1).
Leba, E. G. (2015). Kapasitas Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Desa. Retrieved from: http://www.academia.edu/6688453/KAPASITAS_DESA_dalam_PELAKSANAAN_OTONOMI_DESA
Madani, M. (2011). Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Milen, A. (2004). Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas. Diterjemahkan secara bebas. Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja.
Ngetje, H., Rorong, A., & Rares, J. (2021). Implementasi Program Festiva Wonderful Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Hamahera Utara. Jurna Administrasi Publik, 7(106).
Noor, M., Firdaus, M. R., & Yopiannor, F. Z. (2019). Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Sebagaiagenda Utama Optimasi Pengelolaan Desa Menuju Kemandirian (Studi Kasus Desa Maipe Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur). PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis, 3(1), 66-86.
Nugroho, S., Wijaya, A. F., & Said, M. (2015). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Upaya Mewujudkan Good Governance. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1(5), 1010-1015.
Nugroho, S. (2018). Menimbang Pentingnya Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa. Journal of Governance, 3(1).
Nugroho, R. (2011). Public Policy (Dinamika Kebijakan-Anaisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan). Jakarta: Elex Media Komputindo.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, 11(1), 1-12.
Satibi, I. (2012). Manajemen Publik dalam Perspektif Teoritik dan Empirik. Bandung: Unpas Press
Siregar, S. M., & Isnaini, I. (2015). Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Dalam Pemberian Alokasi Dana Desa (Add) Tahun 2014 Di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir. Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), 5(2), 197-217.
Soeprapto, H. R. R. (2003) Pengembangan Kapasitas Pemerintah. Daerah Menuju Good Governance. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi Pembangunan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
Suharyani, S., Tjaija, P., & Tahir, M. (2016). Implementasi kebijakan pemerintah dalam pelestarian hutan lindung di Kota Tarakan. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 2(1), 105-119.
Suprayitno, B. (2009). Komunikasi sebagai Salah Satu Kunci Keberhasilan Inflation Targeting. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, 6(1).
Tahir, M. I. (2015). Sejarah Perkembangan Desa di Indonesia: Desa Masa Lau, Masa Kini dan Bagaimana Masa Depannya. http://eprints.ipdn.ac.id/526/
Teori, E. S. M. (2009). Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Tangkilisan, H. N. S. (2003). Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran, Yogyakarta: Y.A.P
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Wahab, S. A. (2010). Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.
Wahab, S. A. (2008). Anaisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Widodo, J. (2010). Anaisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Anaisis Proses Kebijakan Publik. Maang: Bayumedia Publishing.
Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik, (Teori, Proses dan Studi Kasus). Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
Yasintha, P. N. (2020). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Gianyar. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 4(1), 1-23.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Tec Empresarial
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
